Pendidikan Pancasila Semester II

Nama    :  Hanifah Febrilla

NPM     :  14214761

Kelas     :  1EA28

PENDIDIKAN PANCASILA

Berita positif dan negatif dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila ;

1) Sila ke 1 Ketuhanan Yang Maha Esa

·        Berita positif  :

Saifuddin mengaku prihatin atas adanya penolakan terhadap pemimpin yang berasal dari kelompok etnis atau agama berbeda. Menurut Lukman, penolakan itu menunjukkan rendahnya tingkat komitmen masyarakat terhadap kemajemukan yang ada di Indonesia. 

"Seharusnya, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, demokrasi berarti harus mengakui kepemimpinan dari kalangan mana pun," kata Lukman dalam seminar Fikih dan Tantangan Kepemimpinan dalam Masyarakat Majemuk di Cikini, Selasa, 24 Februari 2015.

Lukman mengatakan kepemimpinan yang bisa berasal dari semua kalangan sudah diatur dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945, ujar Lukman, jelas menyebut bahwa segenap warga negara berhak mendapat hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya tanpa diskriminasi.

Lukman mencontohkan masih banyak orang yang tidak bisa menerima kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan Lurah Susan karena tidak beragama Islam. Penolakan tersebut bahkan dapat berujung pada kekerasan. "Umat Islam harus menggali lagi bagaimana Rasulullah mengatur dan memimpin dalam masyarakat yang majemuk," kata Lukman yang juga putra dari KH Saifuddin Zuhri, mantan menteri agama di era Presiden Soekarno.

·        Berita negatif  :

Juru bicara Jamaah Anshorut Tauhid Jawa Timur Zulkarnain menduga bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh di Kepunton, Solo, Jawa Tengah, berkaitan langsung dengan gejolak yang terjadi di Ambon beberapa waktu lalu. “Pemerintah harus waspada, gejolak seperti di Ambon sudah menjalar dan tidak hanya terjadi di Ambon,” kata Zulkarnain kepada Tempo, Ahad 25 September 2011. Bom bunuh diri di Solo sendiri, tambah dia, merupakan imbas dari ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan kasus Ambon.

Konflik yang terjadi di Ambon, tambah dia, telah menyulut banyak kelompok yang bersiap jihad ke Ambon. Hanya, pengetatan pintu-pintu masuk ke Ambon membuat banyak kelompok yang akhirnya memutuskan untuk menyalurkan niatan jihadnya di luar Ambon.

“Ini sebab-akibat, di Ambon, polisi tidak tegas dan terkesan diskriminatif,” kata Zulkarnain sembari mencontohkan tidak transparannya polisi dalam mengungkap kasus kematian seorang tukang ojek di Ambon.

“Kami tahunya si tukang ojek di Ambon itu tidak diotopsi. Jadi jangan heran kalau ada yang marah,” ujar dia. Tak hanya itu, polisi dalam kerusuhan di Ambon dinilai juga tidak transparan dalam menjelaskan terkait isu penembakan oleh sniper.

Zulkarnain melihat, selama pemerintah ataupun penegak hukum tidak tegas dan transparan dalam menyikapi kasus Ambon, selama itu pula aksi-aksi seperti yang terjadi di Solo akan terus terulang.

Analisis :

Dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat pada perintah’ Tuhan dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntunan agama yang dianutnya. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama. Dan dari contoh kasus diatas bahwa dapat di simpulkan Bahwa setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya memiliki pola pikir, sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sikap dalam memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Tanpa membeda-bedakan haknya, karna setiap warga indonesia bebas memeluk agama masing-masing, dengan sikap toleransi kita dapat bersatu walaupun berbeda-beda

2) Sila ke 2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

·        Berita positif :

REPUBLIKA.CO.ID, HONGKONG -- Erwiana Sulistyaningsih (23), buruh migran di Hongkong, akhirnya mendapatkan keadilan. Majikannya yang sudah menyekapnya selama berbulan-bulan kini divonis 6 tahun penjara oleh pengadilan Hongkong.

Erwiana mengakui di muka pengadilan Hongkong bahwa dirinya kerap mendapatkan tindak kekerasan dari majikannya. Sang majikan yang juga seorang ibu rumah tangga beranak dua kerap memukulinya dengan gagang pel, gantungan baju, bahkan menyumpal mulut Erwiana dengan menggunakan vacuum cleaner.

Mulanya Erwiana bergeming, namun salah seorang buruh migran Indonesia lainnya melihat hal tersebut dan mendesak Erwiana melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Hongkong.

Saat sidang putusan majikannya, para serikat buruh migran Indonesia melayangkan aksi protes di depan pengadilan. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Kami adalah Pekerja, Kita Bukan Budak". Demikian seperti dilansir CNN, Jumat (27/2).

Wang-Tung (44), ibu dua orang anak yang menjadi pelaku kekerasan terhadap Erwiana, diputus penjara enam tahun oleh pengadilan negeri Hongkong. Meski sudah menjadi terdakwa, Kuasa Hukum Wang Tung, Graham Harris menyebut, Wang Tung adalah seorang ibu yang baik.

Ia sempat emosi terhadap Erwina sebab Erwiana tak mampu menjaga kebersihan sesuai dengan keinginan Wang Tung. Hal tersebut menyebabkan kedua anak Wang Tung mengalami alergi.

Erwiana pun akhirnya mendapat keadilan setelah menunggu kurang lebih satu bulan mulai dari pemeriksaan sampai putusan. Erwiana mengaku takut karena ancaman akan dibunuh sempat mampir di dirinya.

·        Berita Negatif :

Rakyat Miskin Bulan-bulanan Ketidakadilan Saiful Arif, selaku bidang operasional di LBH Surabaya mengungkapkan, masyarakat miskin selama ini masih menjadi aktor utama ketidakadilan. Sehingga justru di forum-forum hukum, masyarakat miskin menjadi bulan-bulanan kepastian tanpa keadilan hukum.“Suatu contoh kasus, konflik agrarian, sengketa masih mewarnai perjalanan di tahun 2009, sebagian besar adalah sengketa-sengketa lama yang tidak kunjung menemukan jalan keluar, aktor-aktor lama masih mendominasi konflik agraria di Jawa Timur, yakni TNI, PTPN, Pemerintah daerah, serta pihak Swasta,” ungkapnya, di Kantor LBH Surabaya, Jalan Kidal No 6 Surabaya, Selasa (29/12/2009). LBH Surabaya mencatat telah terjadi penggusuran terhadap 389 PKL yang dilakukan Pemerintah kota Surabaya. Dia menjelaskan, Pemkot Surabaya di tahun 2009 melakukan penggusuran lebih dari 750 rumah warga miskin yang berada di sitren kali Wonokromo.“Apa yang dilakukan Pemkot Surabaya dan Satpol PP tersebut merupakan bentuk main hakim sendiri, yang sangat berlawanan dengan ketentuan-ketentuan konstitusi, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum,” jelas Arif.Sementara itu, Syaiful Aris, selaku Direktur LBH Surabaya mengatakan, bagi buruh di Jawa Timur tahun 2009 ini juga masih menjadi tahun yang kelam. Cita-cita hidup layak belum juga dapat diwujudkan, karena kebijakan upah yang masih dimanipulatif, agar upah buruh serendah-rendahnya.“Menurut catatan yang ada di LBH Surabaya, ada 83 kasus yang melibatkan lebih dari 40 ribu buruh yang terjadi sepanjang tahun ini, dan sebagian besar kasus tersebut belum mendapat penyelesaian,” katanya.Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di 

dunia ini. 

Analisis :

Contoh kasus diatas hanyalah beberapa potret tentang ketidakadilan pemerintah kepada rakyat miskin, tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah dalam memberi bantuan ataupun jaminan kepada rakyat miskin. Di Indonesia banyak sekali daerah-daerah miskin yang tidak tercium oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah seharusnya memberikan pemerataan pembangunan atau  bantuan kepada rakyat miskin terutama di daerah pedesaan. Seharusnya pemerintah juga harus memberikan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat miskin seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial juga sangat dibutuhkan oleh mereka seperti kepada orang-orang penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim piatu. Sarana transportasi juga harus diperhatikan pada daerah terisolir untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. Seharusnya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan sifat ideologi Pancasila yang terbuka, maka sikap dan perilaku kita harus senantiasa mendudukkan manusia lain dengan harkat dan martabatnya. Hak dan kewajibannya dihormati secara beradab. Dengan demikian tidak akan terjadi penindasan atau pemerasan. Segala aktivitas bersama berlangsung dalam keseimbangan, kesetaraan dan kerelaan. Sikap dan perilaku positif menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehubungan dengan Pancasila agar setiap warga indonesia mendapatkan keadilan sosial.

3) Sila ke 3 Persatuan Indonesia

·        Berita positif :

Semua Bangga Memakai BatikBertepatan dengan Hari Batik Nasional, kemarin (2/10), masyarakat merayakannya dengan berbagai cara. Sejumlah perusahaan di Jakarta mewajibkan seluruh karyawan untuk mengenakan pakaian bermotif batik.

Hasan (34), karyawan perusahaan pertambangan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat mengatakan sejak hari Jumat (28/9), perusahaannya mencantumkan pengumuman via surat elektronik yang meminta seluruh karyawan berbatik ria. "Saya bangga memakai batik karena sudah menjadi bagian dari warisan dunia," kata Hasan kepada Jurnal Nasional, Selasa (2/10).
Hal serupa juga dilakukan oleh Sekolah Alam Indonesia (SAI) di bilangan Ciganjur, Jakarta Selatan. SAI menggelar Festival Batik yang melibatkan seluruh komponen sekolah. Menurut Esti, salah satu guru SAI, pada festival kali ini, siswa tidak hanya diwajibkan berbatik, namun juga digelar acara membuat batik di atas berbagai wadah."Kami juga mengajak siswa dan orangtuanya untuk mengenal lebih dekat lagi mengenai batik. Kami juga melibatkan siswa untuk ikut membatik di atas berbagai wadah, tidak hanya terbatas pada kain saja," kata Esti.Praktisi dunia digital, Shinta Dhanuwardoyo sudah memasang status di twitternya dengan hastag #BatikDay, Celebrating a National Pride and a Cultural Heritage of Indonesia.

·    Berita Negatif  :

                                         Papua Keluar dari NKRI

Jakarta, PelitaOnline — KETUA Solidaritas Kemanusiaan untuk Papua, Frans Tomoki meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua. Jika Pemerintahan SBY-Boediono ini tidak bertanggung jawab, maka ia mengancam akan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).“Kami ingin Papua berdiri di atas kakinya sendiri untuk menantukan nasib rakyatnya. Kalau pemerintah tidak memperhatikan kami, biarkan kami keluar dari NKRI,” kata Frans saat jumpa pers di Kontras, Jakarta, Selasa (1/11).Menurutnya, para anggota militer yang ada di Papua, hanya bisa membuat rakyat Papua menjadi tidak aman lantaran terlalu represif dalam bertindak demi kepentingan PT Freeport Indonesia. Militer, kata dia, juga tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat di Bumi Cendrawasih.“Militer terlalu diskriminatif untuk warga Papua. Seharusnya berlaku adil. Kami hanya ingin mandiri,” pintanya tegas.Dia menjelaskan, Kapolsek Mulia Papua, Dominggus Awes, yang ditembak di bandara merupakan jaringan Organisasi Papua Merdeka (OPM) gadungan yang dipelihara oleh militer.“Itu OPM gadungan, yang memang sengaja dipelihara oleh militer untuk mengalihkan isu, terkait meninggalnya buruh Freeport yang menuntut kenaikan gaji,” jelas dia.Dia mengakui bahwa warga Papua mendapatkan perlakuan diskriminatif dari negeri ini. Padahal Papua merupakan bagian dari NKRI.“Bagi Bangsa Papua, sudah jelas untuk menentukan nasib. Bagi saya lebih baik Papua menentukan nasibnya sendiri.

Analisis :

Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia sesuai dengan sifat idelogi Pancasila yang terbuka, mengharuskan setiap warga negara Indonesia agar tetap mempertahankan keutuhan dan tegak-kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita menyadari bahwa negara kesatuan ini memiliki berbagai keanekaragaman (ke-Bhinneka Tunggal Ika-an) dari segi agama, adat, budaya, ras, suku dan sebagainya yang harus didudukkan secara proporsional. Oleh sebab itu, jika terjadi masalah atau konflik kepentingan maka sudah seharusnya kepentingan bangsa dan negara diletakkan di atas kepentingan pribadi, kelompok dan daerah/golongan. Bangga dan cinta tanah air terhadap bangsa dan negara Indonesia, tidak hanya dalam sikap sosial tetapi juga dalam mencintai kebudayaan dan kesenian khas indonesia dengan itu kita dapat melestarikan dan mempersatukan budaya indonesia dan Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

4) Sila ke 4 Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan

·        Berita Positif :

KBRN, Jakarta : Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, prinsip Koalisi Indonesia Hebat berkeinginan bahwa Pemilihan MPR ini harus dilakukan secara Musyawarah Mufakat dan sesuai dengan Azas Pancasila, janganlah kita mengedepankan tirani mayoritas, kemudian mendikte minoritas. "Kami berharap PDI Perjuangan bisa bekerjasama  mengusung Paket Pimpinan MPR, kami ingin DPD bisa menjadi mitra kerjasama KIH dan kita akan melihat apakah sidang ini akan mengedepankan Musyawarah Mufakat atau tidak, jangan samakan dengan forum Pemilihan DPR lalu," jelas Puan Maharani kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (7/10/2014).Puan menjelaskan, PDI Perjuangan berharap kalau PPP ingin konsisten, mari bersama-sama membangun bangsa ini melalui pimpinan MPR. "Masalah nama yang akan diusulkan oleh KIH,  kami ingin pastikan yaitu musyawarah mufakat dulu. PDI Perjuangan menginginkan unsur DPD yang menjadi ketua," tandasnya.

·        Berita Negatif :

Hukuman antara koruptor dengan pencuri kakao, dan semangka.Saya tidak tahu apakah Polisi dan Jaksa kita kekurangan pekerjaan sehingga kasus pengambilan 3 biji kakao senilai Rp 2.100 harus dibawa ke pengadilan. Begitu pula dengan kasus pencurian satu buah semangka, di mana kedua tersangka disiksa dan ditahan polisi selama 2 bulan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sebaliknya untuk kasus hilangnya uang rakyat senilai rp 6,7 trilyun di Bank Century, polisi dan jaksa nyaris tidak ada geraknya kecuali pak Susno Duadji yang ke Singapura menemui Anggoro salah satu penerima talangan Bank Century. Ini juga membuktikan bagaimana Indonesia yang kaya alamnya ini tidak memberi manfaat apa-apa bagi rakyatnya. Pihak asing bebas mengambil minyak, gas, emas, perak, tembaga senilai ribuan trilyun/tahun dari Indonesia. Tapi rakyat Indonesia mayoritas hidup miskin. Baru mengambil 3 biji kakao saja langsung dipenjara.Itulah gambaran hukum yang terjadi di Indonesia. Tidak adanya keadilan hukuman antara rakyat miskin dengan orang yang berkuasa. Hal in menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dapat dengan mudahnya diperjual belikan bagi mereka yang mempunyai uang. Memang sungguh ironis ini terjadi dinegara kita, yang notabennya adalah negara hukum, tetapi hukum yang berjalan sangatlah amburadul. Seharusnya pemerintah lebih tegas kepada mafia hukum, yang telah banyak mencuri hak-hak rakyat kecil. Satgas pemberantasan mafia hukum seharusnya segera melakukan langkah-langkah penting. Salah satu yang perlu dilakukan adalah memberikan efek jera kepada para pejabat yang ketahuan memberikan fasilitas lebih dan mudah kepada mereka yang terlibat dalam kejahatan. Selain itu, kepada para pelaku kejahatan yang terbukti mencoba atau melakukan transaksi atas nama uang, harus diberikan hukuman tambahan. Memberikan efek jera demikian akan membuat mereka tidak ingin berpikir melakukan hal demikian lagi.

Analisis :

Nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan mengandung makna bahwa hendaknya kita dalam bersikap dan bertingkahlaku menghormati dan mengedepankan kedaulatan negara sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat. Rakyatlah yang sesungguhnya memiliki kedaulatan atau kedudukan terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan sifat ideologi Pancasila yang terbuka, maka dalam memaknai nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan, aspirasi rakyat menjadi pangkal tolak penyusunan kesepakatan bersama dengan cara musyawarah. Apabila dengan musyawarah tidak dapat tercapai kesepakatan, dapat dilakukan pemungutan suara. Setiap keputusan hasil kesepakatan bersama mengikat sedua pihak tanpa kecuali, dan semua pihak wajib melaksanakannya. 

5) Sila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

·        Berita Positif :

Komitmen wajib belajar (wajar) gratis 12 tahun dibuktikan Pemprov DKI Jakarta dengan memberikan kartu gratis wajib belajar 12 tahun kepada seluruh siswa di DKI dari jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA/SMK. Dengan adanya kartu tersebut, siswa tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah karena semua telah ditanggung oleh Pemprov DKI.“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat menaruh perhatian besar terhadap kemajuan pembangunan pendidikan, pembinaan generasi muda serta meningkatkan kualitas SDM warga DKI Jakarta. Untuk mendukung terlaksananya program tersebut, Pemprov DKI telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun secara gratis dari mulai SD, SMP dan setingkat SMA,” ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, saat meluncurkan kartu gratis wajib belajar 12 tahun di SMKN 13, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (1/8).
Dengan kartu gratis tersebut, biaya pendidikan yang selama ini dibebankan pada orang tua murid khususnya bagi siswa setingkat SMA dan sederajat, kini dibebaskan dari semua biaya pendidikan. Untuk mendukung terlaksananya program tersebut, sebanyak Rp 9,78 triliun atau 28,93 persen dari APBD DKI 2012 yang mencapai Rp 33 triliun dialokasikan untuk pendidikan

·        Berita Negatif  :

                                     Kemiskinan di Papua

Jayapura, Kompas – Jumlah penduduk miskin di sejumlah provinsi diperkirakanmeningkat sejalan dengan melonjaknya harga pelbagai kebutuhan dan tariftransportasi. Kemiskinan itu makin terasa karena pendapatan penduduk umumnyatidak meningkat–kalaupun ada peningkatan hal itu tidak signifikan.Menurut data yang diperoleh di Papua, Senin (21/3), jumlah penduduk miskin dipulau yang amat kaya sumber daya alam itu 80,07 persen atau sekitar 1,5 jutajiwa dari 1,9 juta penduduk Papua (data tahun 2001). Angka ini tidak berubahkarena sejak diberlakukannya Undang-Udnang (UU) Otonomi Khusus sejak akhir2001-Maret 2005, sejumlah daerah belum memberi kontribusi bagi pemberantasansejumlah kategori kemiskinan. Angka kemiskinan di Papua diperkirakan akanmeningkat dengan kenaikan harga BBM.Provinsi lain yang juga kaya sumber daya alam seperti Kalimantan Timur (Kaltim)menghadapi masalah berat dari tingginya angka warga miskin. Di Kaltim jumlahpenduduk miskin mencapai 12 persen (328.000 orang dari 2,7 juta jiwa).

Analisis :

Dari kasus tersebut seharusnya pemerintah lebih tergerak untuk melakukan sesuatu dan melakukan perubahan bagi kehidupan warga di Papua dan seluruh indonesia yang mengalami nasip yang sama dengan papua. Pemerintah terjun langsung  memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah tersebut supaya tidak ada oknum yang ingin memanfaatkannya. Pemerintah juga harus melakukan pemerataan pembangunan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya di pedesaan, tidak hanya di kota-kota besar.Pemerintah juga harus melakukan pendekatan kepada masyarakat te supaya keluhan bisa ditampung dan diperbaiki oleh pemerintah tidak hanya kota yang tersorot media saja tetapi rakyat kecil yang membutuhkan agar haknya sebagai warna negara indonesia dapat terpenuhi dengan adil dan merata.

Sumber :

http://www.tempo.co/read/news/2015/02/25/078645134/Menteri-Agama-Pemimpin-Bisa-Berasal-dari-Kalangan-Mana-pun

https://rumahsehatkiita.wordpress.com/2011/12/09/prilaku-yang-bertentangan-dengan-nilai-nilai-pancasila/

http://klikbelajar.com/pengetahuan-sosial/sikap-positif-terhadap-pancasila-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/